Dalam memperingati hari jadinya, jajaran Laskar Merah Putih baik di pusat maupun daerah menggelar serangkaian kegiatan, mulai dari donor darah, santunan yatim piatu hingga lomba gerak jalan, hal tersebut
dilakukan sebagai wujud kepedulian Laskar Merah Putih pada masyarakat.
Sementara
dalam acara Puncak HUT Laskar Merah Putih ke-13, yang digelar di Balai
Sudirman Jakarta, yang juga dihadiri 28 Ketua Markas Daerah, Ketua Umum
Markas Besar Laskar Merah Putih, H. Adek Erfil Manurung SH menegaskan, bahwa
sebagaimana tuntutan hukum, saat ini Laskar Merah Putih sudah
berketetapan hukum, sebagaimana aturan tentang keormasan telah disahkan
oleh Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Yayasan Forum Bersama Laskar
Merah Putih, sebagai induk dari Organisasi Kemasyarakatan Laskar Merah
Putih. Jadi antara Yayasan Forum Bersama Laskar Merah Putih dengan Ormas
Laskar Merah Putih adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan,
sehingga peran seluruh jajaran Markas Besar Laskar Merah Putih hingga
Markas Daerah, Markas Cabang Laskar Merah Putih se-Indonesia akan lebih
maksimal lagi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan
mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menyinggung
adanya demo Laskar Merah Putih di Kedutaan Australia, H. Adek Erfil Manurung
SH juga menekankan, bahwa Laskar Merah Putih mendesak pada Perdana
Menteri Australia untuk meminta maaf pada seluruh rakyat Indonesia,
meskipun penyadapan bukan dilakukan oleh Pemerintah Australia namun
perbuatan tersebut merupakan bentuk musuh dalam selimut dan kalau
Perdana Menteri Australia tidak mau minta maaf pada bangsa Indonesia,
maka mereka bukanlah negara sahabat dan harus dihapuskan dari bumi
pertiwi ini, tegasnya.
Menanggapi akan digelarnya Pemilu 2014, dalam pidato politiknya, Ketua Umum Laskar Merah Putih tersebut juga
meminta pada seluruh elit politik untuk berjiwa kenegarawanan dengan
tidak melakukan segala cara dalam Pesta Demokrasi tersebut karena
secara ekonomi bangsa ini sedang dalam kondisi terpuruk, dimana nilai
tukar rupiah terus merosot, ekspor menurun, target pencapaian pajak
tidak berhasil serta adanya kenaikan tarif daftar listrik, air maupun gas yang sangat memberatkan masyarakat, sehingga dapat berdampak pada
kerawanan sosial.
Pada KPU, H. Adek juga meminta agar bekerja
sungguh-sungguh dalam penentuan Daftar Pemilih Tetap sehingga tidak
menimbulkan kekisruhan dalam penghitungan suara Pemilu 2014 mendatang. Jangan sampai ada muatan dari partai tertentu, KPU harus bekerja secara
jujur, adil dan profesional, tegasnya.
Selasa, 16 Desember 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar